Program Biodiesel Bisa Tekan Uni Eropa

Upaya penjegalan produk biodiesel oleh Uni Eropa membawa dampak jelek bagi industri kelapa sawit di di dalam negeri. Hal itu diungkapkan Kuasa Direksi PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) Mochtar Tanong.

Meski bukan perusahaan eksportir, UWTL yang fokus pada pengembangan segi hulu selamanya merasakan dampak negatif itu. “Kami memang tidak bersentuhan langsung karena bukan eksportir, tetapi dampaknya selamanya terasa. Harga CPO (minyak kelapa sawit) jadi tertekan karena stok secara global tidak terserap maksimal

Ia pun membantu kalau pemerintah perlu mengambil kebijakan retaliasi guna berikan tekanan balik kepada Uni Eropa. Untuk diketahui, retaliasi adalah tindakan suatu negara di dalam menangguhkan konsesi atau kemudahan yang sudah diberikan kepada negara lain dan sudah dinikmatinya sebagai balasan akibat ada tindakan atau kebijakan perdagangan dari negara lain yang merugikan kepentingan perdagangannya.

Namun, menurut Mochtar, cara itu sebagai usaha terakhir. Kata dia, dapat lebih baik kalau pemerintah mengoptimalkan program pemakaian minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20. “Kita fokus saja ke program biodiesel. Kalau kami dapat serap CPO maksimal untuk B20 lebih-lebih nanti B50, stok yang dapat ke luar negeri dapat berkurang.

Stok yang berkurang dapat mengakibatkan pasar global berebut, harga jadi tinggi. Eropa dapat mengemis-ngemis ke kita,” ucapnya.

Sepanjang dua bulan pertama tahun ini, kebutuhan CPO untuk program biodiesel di dalam negeri menggapai 1,2 juta ton. Ditargetkan, selama 2019, serapan dapat menggapai 6,2 juta ton dan dapat menyentuh 9 juta ton pada 2020. “Kalau kami dapat terapkan B50, serapan kami dapat 20 juta ton setahun.

Hampir separuh dari mengolah CPO kami yang menggapai 47 juta ton,” tandasnya. Pendapat senada dikatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta. Dia menilai sah-sah saja kalau pemerintah idamkan meretaliasi dengan obyek menjaga kepentingan ekonomi Indonesia. Apalagi sawit jadi keliru satu komoditas yang ikut berperan di dalam perekonomian Tanah Air.

Namun, Kanya mengimbau supaya tidak tergesa-gesa menghadapi kasus ini karena sawit sudah jadi urusan nasional dan ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. “Kita jangan emosional lah,” terangnya. Ia menambahkan, masih banyak alternatif lain yang dapat dikerjakan seumpama nanti Uni Eropa terlampau memboikot sawit.

Cara alternatif berikut yakni menjajakan sawit untuk kebutuhan di dalam negeri dan juga diversifikasi pasar ekspor. Program B30 Untuk diketahui, sebagai keliru satu usaha penyerapan minyak kelapa sawit dan mengurangi impor migas, sejak tahun lantas pemerintah sudah mempunyai program pemakaian minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20.

Kini tengah disiapkan program B30 dengan penggunaan Fill Rite Flow Meter. Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, proses uji cobalah B30 sudah menjadi berjalan dan tengah memasuki proses overhaul pada kendaraan-kendaraan yang dapat diujicobakan. Overhaul ialah kesibukan pembongkaran kendaraan dari tangki bahan bakar, pipa, sampai mesin.

Proses itu diperkirakan selesai di dalam selagi dekat dan uji jalan dapat dikerjakan pada bulan ini. Mobil-mobil penguji B30 dapat menempuh jalan selama 40 ribu kilometer menempuh beraneka rute. Ditargetkan, uji jalan paling lambat dapat selesai September mendatang. “Jika hasilnya baik dan dapat diterima seluruh pihak, penerapan B30 dapat dapat dikerjakan secepatnya lebih-lebih pada kuartal IV tahun ini,” ujar Paulus.

You may also like...