Tidak selalu bertumpu pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, itulah salah satu jawaban akan sumber pembiayaan lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia. Lantas dari mana saja sumber atau skema pembiayaan yang dimaksud? Bukannya APBN adalah sumber utama dalam pembiayaan suatu proyek besar? Berikut adalah info skema yang kerap jadi jawaban.
Sumber Pembiayaan Untuk Proyek Infrastruktur
1. APBN, Dana Alokasi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus
Tidak bisa dipungkiri bahwa APBN masih menjadi salah satu sumber terbesar dan utama untuk kebutuhan pembangunan Indonesia. Terdapat nilai yang luar biasa tinggi, yang mana dapat ditanggung oleh APBN. Hal ini pun karena sumber APBN pun cukup berlimbah, seperti pajak dan lain lain. Alhasil, anggaran tersebut pun dapat dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga proyek.
Disebutkan, porsi keterlibatan anggaran pemerintah pun cukup besar. Nilainya mencapai 41,3 persen, diikuti swasta 36,5 persen, dan 22,2 persen dari BUMN. Hal ini juga diikuti dari tuturan Jokowi mengenai anggaran infrastruktur sejak tahun 2015 mencapai 18,5 hingga 19 persen APBN. Nilainya sangat besar, mencapai RP 400 Triliun.
Namun skema turun tangan dari pemerintah tidak semata mata diberikan melalui APBN. Lembaga pembiayaan pembangunan indonesia juga mendapat asupan dari Dana Alokasi daerah dan Dana alokasi khusus atau Dana desa untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Disebutkan, jumlahnya pun tak main main meski hanya 25% dari DAU menjadi kebutuhan infrastruktur.
2. Melalui Penugasan Proyek Pada BUMN
Selain dari APBN dan DAU atau DAK, lembaga juga mungkin saja mendapat asupan biaya sebagai perusahaan BUMN yang bertanggung jawab untuk suatu pembangunan infrastruktur. Sebut saja PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), dengan cakupan proyek yang luas. Perusahaan ini mampu merancang obligasi hingga mengajukan dana untuk kebutuhan pembangunan.
Tak heran jika perusahaan atau perusahaan BUMN dapat menjalankan tugasnya untuk proyek besar. Sebut saja seperti proyek perbaikan jalan tol, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan Uap, hingga proyek LRT. PT SMI memiliki beragam proyek yang didukung secara langsung dengan kementerian keuangan Indonesia.
3. Pembiayaan Inovatif (Keterlibatan Pihak Swasta)
Proyeksi skema pembiayaan terakhir untuk lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia adalah secara inovatif. Opsi ini mengajak pihak swasta untuk membangun infrastruktur dengan cara investasi atau pembelian obligasi. Keterlibatan pihak swasta ini pun dapat dijalankan dengan perusahaan lokal atau luar negeri dengan transaksi atau perjanjian seperti penyertaan modal hingga swap market.
Tiga skema pembiayaan tersebut adalah yang paling mendasar untuk kebutuhan proyek. Namun, pemilihan dari pendanaan pun akan disesuaikan dengan besar dan kebutuhan proyek. Lembaga pembiayaan seperti PT SMI memiliki peran yang besar untuk memastikan suatu proyek. Terutama dikaitkan dengan ragam jenis sumber biaya dan tugasnya. Tertarik untuk andil dalam proyek? Cek ptsmi.co.id.