Benarkah Yayasan Harus Membayar Pajak?

Sebagai badan hukum yang digunakan untuk mencapai obyek di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan, yang condong berupa non-profit, ternyata selalu dikenakan kewajiban pajak.

Salah satu kewajiban pajak yang dibebankan kepada yayasan adalah Pajak Penghasilan (“PPh”), sebab meski sifatnya non-profit, untuk selalu merawat keberlangsungannya, pada praktiknya yayasan harus selalu berkembang dan melacak pendapatan.

 

Kedudukan yayasan sebagai subjek pajak juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud “badan” sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang jalankan bisnis maupun yang tidak jalankan bisnis juga yayasan.

 

Untuk itu, ulasan kita selanjutnya ini mampu disimak sehingga yayasanmu tidak kecolongan dalam perihal pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Baca juga : jasa konsultan pajak pt

 

Objek Pajak bagi Yayasan
Karena yayasan dibebankan PPh untuk badan pada umumnya, bersama demikianlah PPh yang dikenakan kepada yayasan mengenai bersama pendapatan badan pada umumnya.

Misalnya, pendapatan yayasan yang bersumber berasal dari laba usaha, imbalan sebab pekerjaan, pendapatan sebab bunga, juga premium, diskonto, dan imbalan sebab jaminan pengembalian utang, atau pendapatan lain yang diuraikan Pasal 4 ayat (1) UU 36/2008.

 

PPh Terhadap Keuntungan Karena Pengalihan Harta
Ingat, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”), objek PPh juga pula keuntungan sebab pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kalau yang diberikan kepada badan sosial, layaknya yayasan selama tidak tersedia pertalian bersama usaha, perkerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan-hubungan selanjutnya didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan yang rinciannya adalah

sebagai berikut:

 

Jenis Keterangan
·         Hubungan Usaha Terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara pihak pemberi dan pihak penerima.
·         Hubungan Pekerjaan Terjadi apabila terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.
·         Hubungan Kepemilikan Terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.
·         Hubungan Penguasaan Terjadi apabila terdapat penguasaan (menguasai atau berada di bawah penguasaan) secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.

 

Jadi, sepanjang di antara para pihak dalam pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kepada yayasan memiliki jenis hubungan seperti yang dijelaskan di atas, maka yayasan dibebankan PPh atas keuntungan karena pengalihan tersebut.

Sebagai catatan, selain kewajiban membayar PPh sebagai badan, yayasan juga berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri selaku pemberi kerja, apabila yayasan mempekerjakan karyawan, pegawai atau sejenisnya sesuai Pasal 21 UU 36/2008.

Kewajiban Memiliki NPWP

Oleh karena yayasan tetap dapat dibebankan PPh, maka yayasan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”).

Artikel Syarat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak di laman Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa badan nonprofit, seperti yayasan, juga wajib memiliki NPWP.

Dokumen kelengkapan untuk badan yang tidak berorientasi pada profit untuk mendaftarkan NPWP adalah:

  1. fotokopi:
  2. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri; atau
  3. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  4. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan:
  5. bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu fotokopi kartu NPWP;
  6. bagi Warga Negara Asing (WNA), yaitu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.

 

You may also like...