Pemerintah provinsi NTB akan memberikan kemudahan bagi UKM untuk menjual produknya selama perhelatan moto gp di Sirkuit Mandalika. Kemudahan itu berupa lokasi berjualan baik di dalam areal sirkuit maupun luar sirkuit. Kata Sekda setempat, NTB HI Gita Ariadi di Mataram pada Rabu kemarin, ia mengatakan pemerintah Provinsi akan mengakomodasikan seluruh UKM untuk bisa berjualan di Sirkuit Mandalik selama berlangsungnya moto GP. Tentunya UKM tersebut juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan.
“Intinya kita akan mengakomodasi, akan tetapi jika ada produk masih dibawah standar kita akan beri pendampingan supaya produknya akan menjadi layak di pasarkan, termasuk lokasi untuk berjualan itu sendiri mereka itu tidak akan di taruh di tempat yang sepi”, ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyuri mengatakan terdapat lima titik stand yang disiapkan sebagai lokasi berjualan UKM saat pelaksanaan moto gp di Sirkuit Mandalika.
Dan informasi yang diperoleh dari ITDC itu ada titik yang di siapkan untuk UKM berjualan saat MotoGP berlangsung di seluruh Sirkuit Mandalika Petugas merincikan, lima lokasi tesebut yang menjadi titik pasarnya antara lain satu lokasi berada di parkir timur, satu lokasi lagi di parkir barat areal Sirkuit Mandalika.
“Ini sudah menjadi kabar baik bagi pengusaha kecil untuk berbondong bondong mendaftar posisi tersebut yang mana akan terpiih produk yang memenuhi standar. Dan satu lokasi lagi di dekat areal Sirkuit Mandalika, lokasi both UKM ini sama seperti pelaksanaan world superbike November tahun lalu”, kata Masyuri.
Penandatangan Perjanjian Pengelolaan Gili Trawangan antara Masyarakat dengan Pemprov NTB
Berita NTB hari ini, warga Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat NTB, akhirnya bernapas lega dengan adanya penandatangan kerjasama pemanfaatan tanah antara pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat dan pengusah Gili Trawangan. Warga sangat gembira dengan berita NTB hari ini karena lahan Gili Trawangan Indah (GTI) yang sudah berpuluh puluh tahun akhirnya bisa selesai. Adalah salah satu pelaku wisata Gili Trawangan mengaku sangat senang dengan penandatanganan perjanjian pengelolaan Gili Trawangan antara masyarakat dengan Pemprov NTB, sehingga para pegusaha hotel yang ada di daerah tersebut mengatakan perjajian ini bisa tuntas. Dan Alhamdulillah Pak Gubernur telah memperjuangkan dan begitu besar perhatiannya kepada kami semua di Gili Trawangan.
Hal tersebut pemanfaatan tanah seluas 65 hektar milik pemprov NTB yang berada di Gili Trawangan, diserahkan kepada masyarakat, juga akan mampu meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pariwisata di masa yang akan datang.
Penandatangan ini sebagai wujud masyarakat bahwa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Gili Trawangan menjadi prioritas pemda. Gubernur Zul juga mengatakan dan meminta kepada petugas Gili Trawangan agar tidak boleh ada pungutan pungutan liar yang memberatkan masyarakat. Apalagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga dilakukan agar ada kepastian hukum, masyarakat tidak lagi ditakut takuti apalagi di teror. “Jika ada yang masih merasa belum puas atau di rugikan silahkan kami sebagai pemimpin harus menjadi penengah untuk mencarikan solusi terbaik agar keadilan berpihak untuk semua”, ungkap Gubernur Zul.
Pihak Pemprov NTB mengatakan bahwa kehadiran para investor merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masayarakat di NTB. Pemerintah NTB selalu menyambut baik para investor yang ingin berinvestasi di kawasa Gili Trawangan, akan tetapi disisi lain para investor juga memiliki aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan undang undang yang berlaku.